materi 7-etika politik

Etika Politik

  1. Pengertian Etika Politik

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalahmasalah kehidupn dapat dihadapi,tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia ( Soeseno, l988:2).

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.

Sejak Aristoteles para filosuf telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (zoon politicon), makhluk komunitas Nietzche, Max Weber dan Hans Monrgenthau barangkali adalah orang orang pertma yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam term lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia.

Bagi orang (siapapun) yang brsikap seperti kaum optimis masa pencerahan dan kaum liberalis naif, maka bisa dipastikan bahwa mereka memandang makhluk manusia pada dasarnya adalah baik, rasional, mampu belajar dan dilatih dan dunia dianggapnya sebagai kosmos yang teratur. Ia melihat politik sebagai alat untuk kemajuan manusia, juga latat untuk memperbaiki dunia kekuasaan, kemudian diartikan yang baik dan berguna. Walaupun pengertian ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan, salah satunya adalah: Tidak dapatkah kejahatan muncul dari apa yang baik dan memiliki tujuan baik?.

Sementara bagi orang (siapapun) yang memiliki pandangan seperti kaum analis pesimis dan kritikus ideologis yang berlatar belakang filosofis atau teologis, maka pasti akan memandang makhluk manusia bersifat korup, irrasional dan berbahaya. Kemudian dunia dipersepsikan pada dasarnya kacau dan politik selalu dilihat sebagai urusan yang kotor, aktivitas immoral yang tak terhindarkan. Pada intinya kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang jahat dan kejam. Tetapi itupun masih menimbukan pertanyaan: Apakah setiap pengguna kekuasaan politik adalah jelek dan setiap tindakan yang tak terhindarkan adalah jelek?

Lain lagi, bila dilihat dari perspektif seorang realis sejati, dimana dunia dilihatnya sebagai sebuah realitas yang terpecah atau terbelah. Kejahatan dan kebaikan bercampur adauk dalam diri manusia. Jika pada dasarnya manusia adalah jahat, maka tak mungkin ada pemerintah. Kemudian, jika semua manusia adalah baik, maka tak perlu ada pemerintahan. Jadi harus diakui bahwa manusia sejati adalah makhluk yang kompleks dan ambivalen, berada di tengah-tengah antara jalan akal budi dan tak berakal budi, antara baik dan jahat, campuran antara egoisme dan kebaikan. Dengan ambivalensi itu manusia dapat mempergunakan kekuasaan dengan baik atau buruk, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kancah politik (Hans Kung: 2002: 86-87).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka timbul pertanyaan: Apakah kekuasaan itu? Secara umum, kekuasaan adalah kompetensi, kemungkinan atau kebebasan untuk menentukan sesuatu, orang atau lingkungan lain. Atau menurut definisi sosiolog klasik Max Weber, kekuasaan adalah setiap kesempatan untuk menetapkan kehendak diri sendiri dalam sebuah hubungan sosial meskipun dihadapkan pada sebuah perlawanan, tak masalah apapun basis kesempatan itu. Dengan demikian setiap sifat orang dapat dipahami dan setiap konstelasi dapat pula dipahami. Dengan asumsi ini akan mudah mengarahkan dan memposisikan seseorang sesuai dengan ketetapan kehendaknya sendiri dalam situasi tertentu (Winkelman, l972: 28).

Dengan demikian kekuasaan dan kekuasaan politik dalam arti luas, sebenarnya adalah sebagai ungkapan sifat dasar manusia yang kedua-duanya sama mengalami ambivalensi: Artinya, di satu sisi kekuasaan manusia dapat digunakan untuk kebaikan, dengan cara yang betul betul yang manusiawi, baik untuk kemakmuran mereka yang berkepentingan, untuk mereka yng berada di sekitar kekuasaan tersebut dan lingkungannyaa. Kemudian di sisi lain kekuasaan manusia bisa juga digunakan untuk kejahatan, melalui cara yang tidak manusiawi dan tidaka mengenal prikemanusiaan, baik dengan sengajaa untuk merugikan mereka yang berkepentingan maupun untuk mereka yang ada di sekitarnya dan lingkungannya. Kekuasaan yang tak berprikemanusiaan ini lebih sering muncul malah menjadi yang biasa.

Untuk apa sebenarnya kekuasaan itu? Bertolak dari pemikiran Max Weber bahwa seseorang yang terlibat dalam politik, adalah mencari kekuasaan; kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain (ideal atau kepentingan sendiri) – Atau kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Atau untuk mendapatkan martabat yang diberikan oleh kekuasaan itu sendiri (Hans Kung, 2002: l32). Atau

pemekiran Nitzche tentang adanya insting manusia untuk berkuasa, dorongan untuk berkuasa, kemauan untuk berkuasa, sehingga orang-orang yang mencari kekuasaan biasanya hampir dapat melakukan sesuatu, walaupun pada akhirnya mereka gagal.

Seharusnyalah kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani tujuan manusia. Kekuasaan politik dapat dan harus direlaativiskan untuk kepentingan rakyat. Di segala tingkatan politik, kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya. Kekuasaan dan dominasi sama sekali tidak identik. Di segala tingkatan politik, apabila orang dapat melihat secara terus menerus bahwa seorang politisi, kelompok politisi atau pemeintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mendominasi bukan untuk melayani, maka kekuasaaan akan mendominasi pemikiran dan tindakan politik, sertaa akan menimbulkan kebencian dan permusuhan; sungguh, kekuasaan akan mengakibatkan peperangan, dingin atau panas. Tetapi dimana politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka membantu memanusiakan persaingan yang mematikan dan mempromosikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain, mediasi, pengertian dan perdamaian (Hans Kung, 2002:l34).

Berdasarkan pemikiran tersebut, etika menjadi tantangan bagi politisi, perlunya etika politik sebagai pengendalian kekuasaaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi sebagai masalah fundamental dari teori-teori negara.

  1. Penerapan Etika Politik di Indonesia

Kondisi perpolitikan di Indonesia menunjukkan beberapa kemajuan dalam beberapa hal, salah satunya dalam masalah demokrasi. Dibandingkan masa Orde Baru dahulu, saat ini rakyat lebih mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Akan tetapi, hal ini tidak selalu berarti kondisi politik di Indonesia baik-baik saja. Berbagai hal negatif seringkali mewarnai kehidupan perpolitikan Indonesia. Sebagai contoh, anggota DPR yang membolos dalam sidang selalu menujukkan nilai yang tinggi. Vivanews pada 26 Juli 2010 mencatat dari 560 anggota DPR, hanya 407 yang mengikuti rapat paripurna. Dengan kata lain, 153 atau sekitar 27% anggota DPR tidak hadir. Meskipun demikian, kehadiran anggota dewan sejumlah itu, kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sudah membaik dibanding sebelumnya. Ironis sekali, anggota DPR yang menjadi wakil rakyat tidak bisa mengemban amanah dengan baik.

Selain masalah anggota DPR yang membolos, masalah korupsi di Indonesia selalu menjadi pembahasan yang menarik. Dalam survei yang dirilis Political and Economic Risk Consultancy atau PERC, Indonesia menduduki peringkat tertinggi sebagai negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara terbersih (Kompas, 8 Maret 2010). Menyikapi kerawanan korupsi di Indonesia, Sri Mulyani Indrawati yang pada tahun 2009 masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyatakan bahwa kerawanan korupsi terjadi di hilir lewat praktik pungutan liar dan penyuapan kepada petugas ataupun di hulu melalui manipulasi kebijakan. Karena itu, perumusan kebijakan pemerintah harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berbagai data di Indonesia tersebut hanyalah beberapa masalah yang menunjukkan pentingnya etika berpolitik bagi para pelaku pemerintahan. Hal ini menjadi penting agar penyelewengan dapat diminimalisir dan rakyat dapat memantau jalannya pemerintahan sebagai bentuk lahirnya demokrasi, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

  1. Analisis Kebijakan Kenaikan BBM

            Kenapa harga BBM bersubsidi dinaikkan?

Karena harga minyak di dunia sejak akhir 2011 terus melambung tinggi. Kalau harga BBM di Indonesia tidak dinaikkan akan semakin banyak dana yang harus dikeluarkan untuk subsidi. Akibatnya akan semakin berkurang anggaran yang dapat digunakan untuk membangun puskesmas, sekolah, pasar, jalan, jembatan dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2011, ketika pemerintah menyusun APBN 2012 mereka perkirakan harga minyak mentah Indonesia per barel US$ 90 atau Rp 792.000 (berdasarkan kurs 1 US$ = Rp 8.800). 1 barel sama dengan kira-kira 159 liter. Jadi ketika itu perkiraan harga minyak mentah Indonesia Rp 4.981 per liter. Itu harga minyak mentah.

Dari minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin premium dan untuk menyalurkannya sampai ke SPBU (pompa bensin) diperlukan biaya kira-kira Rp

3.019 per liter. Jelaslah bahwa ketika menyusun APBN 2012 perkiraan harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp 8.000 per liter.

Agar tidak memberatkan rakyat Indonesia bensin premium dijual bukan dengan harga Rp 8.000 tetapi dengan harga yang lebih murah yakni Rp 4.500 per

liter. Artinya untuk setiap liter ada selisih harga sebesar Rp 3.500 yang ditanggung oleh negara. Pemerintah perkirakan jumlah volume BBM Bersubsidi yang akan disalurkan adalah 40 juta kiloliter. Maka subsidi BBM, Bahan Bakar Nabati dan LPG diperkirakan total sekitar Rp 123 trilyun. Sekedar catatan: subsidi listrik adalah sekitar Rp 45 trilyun dan total seluruh subsidi energi adalah sekitar Rp 208 trilyun.

Dengan meningkatnya harga minyak mentah per barel dari US$ 90 menjadi, pemerintah memperkirakan, rata-rata US$ 105 (meningkat 16,66%) dan bahkan mungkin masih bisa bergerak naik lagi lebih tinggi maka total subsidi energi itu jika tidak dilakukan perubahan harga BBM bisa menjadi lebih dari Rp 230 trilyun setahun. Kalau dipaksakan mendanai subsidi Rp 230 trilyun dari belanja negara 2012 yang totalnya adalah Rp 1.435 trilyun akan semakin berkurang kemampuan pemerintah Indonesia untuk membangun sarana dan keperluan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka pada akhirnya semakin sulit mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian negara Indonesia. Dalam bulan Maret 2012 diketahui bersama harga minyak di dunia terus meningkat naik. Awal Maret 2012 harga minyak

mentah Indonesia sudah mencapai per barel US$ 112 atau Rp 1.008.000 (berdasarkan kurs 1 US$ = Rp 9.000), atau Rp 6.340 per liter. Sekali lagi, itu adalah harga minyak mentah yang belum diolah menjadi bensin premium.

Itulah sebabnya harga BBM Berubsidi terpaksa harus dinaikkan demi kepentingan bersama.

Daftar Pustaka

 

 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/2544/2150

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Kusmarwanti,%20SS.,%20M.Pd.,%20M.A./makalah%20ETIKA%20POLITIK%20DAN%20WAYANG%20DALAM%20SASTRA%20INDONESIA.pdf

http://prokum.esdm.go.id/Lain-lain/10%20Jawaban%20Kenaikan%20Harga%20BBM.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s