PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Pancasila sebagai dasar Negara RI sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara komprehensif dan integral terutama dalam kaitannya dengan Pembentukan Watak Bangsa (National and Character Building), yang akhir-akhir ini menunjukan adanya penurunan kadar nilai (dekadensi/degradasi) kebangsaan, maka mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia guna menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, heroik dan patriotik.

Proses terjadinya bangsa dan negara melalui proses sejarah yang panjang yaitu sejak zaman kerajaan telah mulai nampak dasar-dasar kebangsaan Indonesia, walaupun masih bersifat lokal (kedaerahan). Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern baru dirintis oleh para pejuang bangsa, yang dimulai dengan  pergerakan nasional yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 (lahirnya Boedi Oetomo), kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan diri merdeka (proklamasi) dan tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah resmi menjadi Negara, baik secara defacto (factual) maupun dejure (yuridis).

1. Zaman Penjajahan

Pada awalnya bangsa asing (Portegis dan Belanda) datang di Indonesia hanya untuk berdagang yang kemudian berubah meningkat menjadi praktek penjajahan. Untuk menghindari persaingan di kalangan mereka sendiri (Belanda), maka didirikanlah kongsi atau perkumpulan dagang yang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau Kongsi Dagang Belanda, di kalangan rakyat terkenal dengan sebutan Kompeni.

Praktek-praktek VOC sudah mulai dengan paksaan-paksaan, tindakannya bukan lagi sebagai pedagang, tetapi sudah menampakkan jati dirinya sebagai penjajah (imperialisme). Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad yang menjadikan rakyat sengsara. Di mana-mana banyak terjadi perlawanan dan pemberontakan dari seluruh penjuru nusantara, dengan tujuan mengusir penjajah dari bumi nusantara. Untuk melanggengkan kekuatan dan kekuasaanya Belanda menggunakan taktik/strategi, antara lain dengan devide et empera (politik adu domba), monopoli (pembeli tunggal), benteng stelsel (penyempitan gerak) dan kultur stelsel (tanam paksa).

2. Kebangkitan Nasional

Pergerakan nasional di tanah air dilatarbelakangi adanya pergolakan kebangkitan dari Dunia Timur, yaitu munculnya kesadaran akan kekuatannya sendiri, antara lain dari Filipina (1898) yang dipimpin oleh Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia (1905), Sun Yat Zen dari China melawan Jepang (1911), India yang dipelopori oleh Nehru dan Mahatma Gandhi melawan Inggris. Adapun di Indonesia pergerakan nasional yang merupakan kebangkitan akan kesadaran kebangsaan (nasional) dipelopori oleh dr. Soetomo dan dr. Wahidin Soediro Hoesodo dengan nama Boedi Oetomo (BO) yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1908.

Asas yang digunakan adalah kooperatif serta bertujuan mengangkat derajat bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Hanya dengan melalui pendidikan cita-cita ini akan tercapai. Setelah itu muncul pergerakan-pergerakan lain, yakni SDI, SI, Indische Partij dan seterusnya. Pada mulanya pergerakan-pergerakan itu berasaskan kooperatif, namun perkembangannya berubah menjadi non kooperatif, awalnyabertujuan hanya berhubungan dengan perdagangan, sosial, agama dan pendidikan, namun kemudian meningkat menjadi sebuah tuntutan politik, yaitu Indonesia Merdeka.

3. Zaman Penjajahan Jepang

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Tiga A, Nippon cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia, serta mengaku sebagai saudara tua Bangsa Indonesia. Dalam perang melawan Sekutu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis dan Belanda), Jepang mulai terdesak, maka untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang menjajikan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito, beliau memberi hadiah ulang tahun untuk Bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang berupa “Kemerdekaan tanpa syarat” melalui Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23.

Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan dianjurkan untuk berani mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu Sekutu yang di dalamnya terdapat kaki tangannya, yaitu NICA (Nitherlands Indie Civil Administration).

Realisasi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, berupa dibentuknya suatu badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tyosakai, yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat.

4. Proklamasi Kemerdekaan

Kemenangan Sekutu dalam perang dunia ke II membawa hikmah bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberikan tiga keputusan:

  1. Soekarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai wakilnya dan Dr. Radjiman sebagai anggota.
  2. Panitia boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
  3. Cepat atau tidak pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia.

Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran kepada orang banyak, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

5. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani antara Ratu Belanda Yuliana dan Pemerintah Indonesia yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

  1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federal) yang membagi negara Indonesia terdiri dari 16 negara bagian.
  2. Kontitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal, para menteri betanggungjawab kepada parlemen.
  3. Mukadimah Konstitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi Pembukaan UUD 1945.

Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu persetujuan KMB bukan penyerahan kedaulatan melainkan “pemulihan kedaulatan”.

6. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950

Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat dalam sejarah Indonesia sebagai satu taktik untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam alinea keempat, bahwa pemerintah negara “yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia”, yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Terjadilah pembentukan negara kesatuan oleh rakyat dengan negara proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta hingga bersisa tiga negara bagian RIS, yaitu Negara Bagian RI Proklamasim, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. Berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 agustus 1950 dengan nama UUD Sementara 1950.

7. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Hasil Pemilu 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, keadaan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

  1. Makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia
  2. Akibat sering bergantianya sistem kabinet
  3. Sistem liberal pada UUD Sementara 1950 mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet/pemerintahan.
  4. DPR hasil Pemilu 1955 tidak mampu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada.
  5. Faktor yang menentukan adanya dekrit presiden adalah gagalnya Konstituante untuk membentuk UUD yang baru.

Berdasarkan kegagalan-kegagalan tersebut presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli yang isinya ssebagai berikut:

  1. Membubarkan Konstituante
  2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementara 1950
  3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dengan berlakunya UUD 1945 terjadi pelaksanaan pemerintahan Orde Lama sampai tahun 1966 akibat adanya pemberontakan PKI 30 September 1965 atau yang dikenal dengan Gerakan 30S/PKI. Setelah pemberontakan dapat dikuasai Letjen Soeharto maka pemerintahan melaksanakan ketentuan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, pemerintah ini disebut sebagai Orde Baru yang berakhir hingga tahun 1998, yang kemudian digantikan dengan pemerintahan Reformasi hingga saat ini.

Source:

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab5pancasila_dalam_konteks_sejarah_perjuangan_bangsa_indonesia.pdf

http://indridjanarko.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Pancasila-2-Pancasila-Dalam-Konteks-Perjuangan-Bangsa.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s