Materi 1 (Pendidikan Pancasila : Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila)

A. Landasan Pendidikan Pancasila

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah mahluk Tuhan YME. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

 

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Dengan mempelajari pendidikan Pancasila diharapkan untuk menghasilkan generasi muda dengan sikap dan perilaku:

  1. Beriman dan takwa kepada Tuhan YME.
  2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Mendukung persatuan bangsa
  4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu/golongan
  5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan social dalam masyarakat.

Melalui Pendidikan Pancasila warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945.

 

C. Pengertian Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan pada kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, dan kita teruskan sampai sekarang.

Ini berarti bahwa semua nilai dari kelima Sila tersebut telah dipraketkkan dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman dahulu. Terlihat pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dibuktikan bahwa pada zaman dahulu nenek moyang bangsa Indonesia telah menganut berbagai kepercayaan.

Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan berdadab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dasar tersebut kokoh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita. Karena itulah Pancasila disepakati secara nasional, maka ia merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dipatuhi tanpa terkecuali, oleh Pemerintah dan selruh Rakyat Indonesia. Itu pula bentuk dan corak masyarakat yang hendak kita capai dan wujudkan, yaitu masyarakat Indonesia modern., yang berlandaskan Pancasila. Berdasarkan sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia terbukti bahwa Pancasila mampu mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam.

  1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu, dalam zat-Nya, sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tidak dapat di samai oleh siapapun. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui logika. Atas keyakinan yang demikian maka Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing tersebut. Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, Penggalangan Persatuan Indonesia yang membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

  1. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi-potensi yang dimilikinya tersebut maka manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dari makhluk lainnya. Dengan budi pekerti dan nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab berarti berbudi luhur, artinya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusuilaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan sesama manusia maupun terhadap alam sekitarnya.

  1. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah belah, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

  1. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Kerakyatan adalah asas yang baik jika diubungkan dengan maksud rakyat hidup dalam ikatan negara. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilakukan dengan sadar, jujur dan bertanggungjawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan merupakan suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak Rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat. Perwakilan adalah suatu sistem yang prosedurnya mengusahakan turut sertanya Rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung ataupun melalui perwakilan ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggungjawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada Rakyat yang diwakilinya.

  1. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap orang Indonesia mndapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

 

D. Pengertian Nilai, Norma dan Sanksi

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menilai kegiatan manusia menguhubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan Nilai dapat dikatakan “Berguna atau tidak berguna, benar atau salah, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius, berhubung dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu:

  1. Badan
  2. Cipta
  3. Rasa
  4. Karsa
  5. Jiwa

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu: berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama). Prof. Dr. Notonegoro, membagi nilai menjadi 3, yaitu:

  1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
  2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
  3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Moral adalah ajaran tentang baik-buruk perbuatan dan kelakuan berdasarkan kodrat manusia. Moral berasal dari mos (mores) yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Dalam pancasila terdapat suatu rangkaian nilai-nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 (lima) Sila Pancasila itu adalah nilai-nilai moral, karena apabila nilai-nilai itu dilaksanakan maka harkat manusia Indonesia dapat menjadi baik dan bermutu.

Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Dari hubungan nilai timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya, seperti:

  1. Norma agama, dengan sanksi dari Tuhan.
  2. Norma kesusilaan, dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri.
  3. Norma sopan-santun, dengan sanksi sosial oleh masyarakat.
  4. Norma hukum dengan sanksi hukum dari perintah (alat-alat negara).

 

SOURCE:

Alhaj, Pangeran. 1985. BUKU MATERI POKOK: PENDIDIKAN PANCASILA. Jakarta: Karunika Jakarta Universitas Terbuka.

http://gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17755/BAB+I.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s