Softskill-Tulisan

Nama  : Ayu Wulandari

NPM   : 31412302

Kelas  : 1ID01

 

 

Gambar

 

 

1)      Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM :

  1. 1.                   Kasus Pembantaian di Mesuji (April 2011)

Kasus ini bermula dari sengketa lahan perkebunan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SWA dengan Warga Mesuji yang terjadi di Desa Sungai Sodong, Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. karena sengketa ini terjadi pelanggaran HAM Berat.

Perih, luka, pedih dan miris rasanya kalau kita lihat video kasus pembantaian di mesuji banyak tubuh tanpa kepala, anggota badan kehilangan tubuhnya, kepala yang kehilangan tubuh dan kenapa kasus kayak gini masih saja terjadi di jaman yang semodern ini.

 

  1. 2.                   Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah

Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) yang terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah muncul ketika Marsinah bersama dengan teman-teman sesama buruh dari PT. CPS menggelar unjuk rasa, mereka menuntut untuk menaikkan upah buruh pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Dia aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Masalah memuncak ketika Marsinah menghilang dan tidak diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di sebuah hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Menurut hasil otopsi, diketahui bahwa Marsinah meninggal karena penganiayaan berat.

3. Penculikan Aktivis 1997/1998

Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus penculikan aktivis 1997/1998. Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik. Peristiwa ini terjadi menjelang pelaksanaan PEMILU 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Kebanyakan aktivis yang diculik disiksa dan menghilang, meskipun ada satu yang terbunuh. 9 aktivis dilepaskan dan 13 aktivis lainnya masih belum diketahui keberadaannya sampai kini. Banyak orang berpendapat bahwa mereka diculik dan disiksa oleh para anggota militer/TNI. Kasus ini pernah ditangani oleh komisi HAM.


4. Penembakan Mahasiswa Trisakti

Kasus penembakan mahasiswa Trisakti merupakan salah satu kasus penembakan kepada para mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi oleh para anggota polisi dan militer. Bermula ketika mahasiswa-mahasiswa Universitas Trisakti sedang melakukan demonstrasi setelah Indonesia mengalami Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa ini dikenal dengan Tragedi Trisakti. Dikabarkan puluhan mahasiswa mengalami luka-luka, dan sebagian meninggal dunia, yang kebanyakan meninggal karena ditembak peluru tajam oleh anggota polisi dan militer/TNI. Kasus ini masuk dalam daftar catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan pernah diproses.

5. Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili

Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh militer atau anggota TNI dengan menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada tanggal 12 November 1991. Kebanyakan warga sipil yang sedang menghadiri pemakaman rekannya di Pemakaman Santa Cruz ditembak oleh anggota militer Indonesia. Puluhan demonstran yang kebanyakkan mahasiswa dan warga sipil mengalami luka-luka dan bahkan ada yang meninggal. Banyak orang menilai bahwa kasus ini murni pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan melakukan agresi ke Dili, dan merupakan aksi untuk menyatakan Timor-Timur ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk negara sendiri.

6. Peristiwa Tanjung Priok

Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Sejumblah orang yang terlibat dalam kerusuhan diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, begitu pula dengan aparat militer, mereka diadili atas tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tersebut. Peristiwa ini dilatar belakangi masa Orde Baru.

 

http://uphilunyue.blogspot.com/2013/01/kasus-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia.html

http://id-infokita.blogspot.com/2013/03/contoh-pelanggaran-ham-di-indonesia.html

 

 

 

2)      Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

 

1)      DEMOKRASI LIBERAL (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

 

Demokrasi Liberal lebih sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer. Pada tanggal 17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Ir. Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimedjo menjadi presiden Republik Indonesia pertama beserta wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain :

  1. Terbentuknya 12 departemen   kenegaraan dalam pemerintahan yang baru.
  2. Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsi yang masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan.Tanggal 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP.

Tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945, yang isinya :

“Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.”

Pada tanggal 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946. Pada tanggal 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal).

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

  • Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
  • Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
  • Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
  • Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
  • Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
  • Gaya politik – ideologis
  • Kepemimpinan – dikuasai oleh angkatan sumpah pemuda tahun 1928
  • Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan hingga muncul kudeta
  • Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
  • Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
  • Stabilitas – instabilitas
  • Demokrasi ini menimbulkan sikap saling menjatuhkan antar partai satu dengan partai yang lain.

 

2)      DEMOKRASI TERPIMPIN  (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut.

  1. Pembubaran Konstituante.
  2. Berlakunya kembali UUD 1945.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

 

Dalam Demokrasi Terpimpin ini menggunakan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial ini mempunyai dua hal yang perlu diingat yaitu:

  1. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
  2. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

  • Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan.
  • Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR.
  • Jaminan HAM lemah.
  • Terjadi sentralisasi kekuasaan.
  • Terbatasnya peranan pers.
  • Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).
  •  Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas.
  • Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah.
  • Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju.
  • Integrasi vertikal – atas bawah
  • Integrasi horizontal – berperan solidarity makers.
  • Gaya politik – ber ideologi, nasakom.
  • Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik.
  • Partisipasi massa – dibatasi.
  • Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan.
  • Aparat negara – loyal kepada negara.
  • Stabilitas – stabil

 

3)      DEMOKRASI PANCASILA ORDE BARU (Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai olehsila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila sebagai berikut :

a)      Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas negara hukum dan kepastian hukum.

b)      Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.

c)      Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya membawa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas tidak memihak.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GPD per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 mencapai lebih AS$ 1.000.
  • Sukses transmigrasi.
  • Sukses KB.
  • Sukses swasembada pangan.
  • Penganguran minimum.
  • Sukses REPELITA (Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
  •  Sukses gerakan wajib belajar.
  • Sukses gerakan nasional orang – tua asuh.
  • Sukses keamanan dalam negeri.
  • Investor sing mau menanamkan modal di Indonesia.
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru 

  • Semarak korupsi, kolusi dan nepotisme.
  • Pembangunan Indonesia tidak rata dan timbul kesenjangan pembangunan antara pusat daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagai besar  disedot ke pusat.
  • Munculnya rasa ketidak puasan di semjumlah daerah krena kesejangan pembanguna terutana di Aceh dan Papua.
  • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun .
  • Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi sikaya dan si miskin).
  • Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
  • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyaknya koran dan majalah yang dibreidel.
  • Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan misterius” (petrus).
  • Tidak ada rencana suksensi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/ presiden selanjutnya).
  • Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi.
  • Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM.
  • Kapabilitas – sistem terbuka.
  • Integrasi vertikal – atas bawah.
  • Integrasi horizontal – nampak.
  • Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan.
  • Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI.
  • Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi.
  • Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI.
  • Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar).
  • Stabilitas stabil.

 

4)      DEMOKRASI REFORMASI (21 Mei 1998 – Sekarang)

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan padaPancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan. Meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

  1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998
  2. Ketetapan No. VII/MPR/1998
  3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998
  4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998
  5. Amandemen UUD 1945

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

  • Masyarakat mulai berani untuk mengutarakan pendapatnya tanpa ragu lagi.
  • Era Super-power pada zaman reformasi menimbulkan semangat baru untuk rakyat.
  • Terselenggaranya pemilu 7 Juni 1999 sebagai pemilu paling bersih dan jujur.
  • Kabinet yang bersih dan anti-PKI pun tercipta.
  • Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi.
  • Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi.
  • Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah.
  • Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas.
  • Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia).
  • Gaya politik – pragmatik.
  • Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi.
  • Partisipasi massa – tinggi.
  • Keterlibatan militer – dibatasi.
  • Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah.
  • Stabilitas – instabil

 

http://gabrielamotion.blogspot.com/2010/11/demokrasi-yang-pernah-terjadi-di.html

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s